Pemerintah terus memperkuat langkah stabilisasi harga pangan melalui Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern. Upaya ini dilakukan Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah, menyasar 214 kabupaten/kota yang selama Agustus lalu masih mencatat harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam rapat koordinasi virtual bertajuk Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP, Rabu (3/9/2025), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pentingnya memperkuat stok beras SPHP di jaringan ritel modern. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menyeimbangkan distribusi beras yang belakangan lebih banyak mengalir ke pasar tradisional.
“Ini tindak lanjut rapat inflasi yang dipimpin Mendagri. Walau beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan harga, masih ada 214 kabupaten/kota yang harganya tetap tinggi,” ujar Ketut.
214 Daerah Jadi Fokus Distribusi
Adapun daerah sasaran program ini tersebar di 33 provinsi. Dari jumlah itu, 113 kabupaten/kota masuk Zona 1, 81 kabupaten/kota di Zona 2, dan 20 kabupaten/kota di Zona 3. Panel Harga Pangan NFA mencatat, daerah yang harga berasnya sudah sesuai atau di bawah HET terus bertambah. Jika pada minggu ketiga Agustus ada 167 kabupaten/kota, pada minggu pertama September jumlahnya meningkat 49,8 persen menjadi 246 kabupaten/kota.
Ketut menambahkan, pergeseran pola distribusi dari penggilingan padi yang kini banyak menjual ke pasar tradisional justru memberi berkah bagi pelaku UMKM. Konsumen mulai membanjiri pasar tradisional karena pilihan beras lebih beragam, meski sebagian masih dijual di atas HET.
Ritel Modern Jadi Alternatif Penting
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern harus terus diperluas. Menurutnya, keberadaan beras SPHP di ritel modern memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat di tengah dominasi beras premium dengan harga tinggi.
“Ritel modern harus punya stok SPHP agar masyarakat tidak hanya disuguhi beras khusus dengan harga mahal. Pemerintah pun akan mengatur distribusi beras khusus ini lewat sertifikasi izin edar,” jelas Arief.
Dari sisi pelaksana, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menegaskan pihaknya telah memberikan relaksasi proses distribusi agar penyaluran ke pasar tidak terkendala. Bulog juga mendukung pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan kendala geografis berat.
“Kami fokus menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Untuk pengecer pasar yang kesulitan input data, bisa ajukan manual, nanti tim Bulog akan membantu melalui sistem Klik SPHP,” kata Suyamto.
Meski begitu, Suyamto mengakui ada sekitar 10 kabupaten/kota, mayoritas di Papua, yang masih sulit dijangkau karena tingginya biaya angkut. Ia mengusulkan pembukaan gudang filial di wilayah tersebut untuk memastikan distribusi lebih merata.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap keberadaan beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern bisa menahan gejolak harga sekaligus memberi masyarakat akses lebih luas terhadap beras dengan harga sesuai HET.
