Program Biodiesel B50 resmi diterapkan secara nasional mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Seiring kebijakan tersebut berjalan, banyak masyarakat mulai mencari informasi mengenai harga Biodiesel B50, terutama karena muncul dua angka berbeda yang beredar di berbagai pemberitaan.
Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua skema harga dalam implementasi program ini. Pertama adalah harga jual yang dibayarkan masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kedua ialah Harga Indeks Pasar (HIP) yang digunakan sebagai dasar transaksi pemerintah dengan badan usaha penyedia biodiesel.
Bagi masyarakat yang memperoleh bahan bakar bersubsidi, harga Biodiesel B50 tetap dipatok Rp6.800 per liter. Nilai tersebut tidak berubah karena pemerintah memberikan dukungan pembiayaan sehingga masyarakat tidak dibebani harga keekonomian biodiesel yang sebenarnya.
HIP Biodiesel Berbeda dengan Harga di SPBU
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel untuk Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter di luar biaya angkut. Angka tersebut bukan harga yang berlaku di SPBU, melainkan menjadi acuan pembayaran kepada badan usaha yang memasok bahan bakar nabati dalam program mandatori pemerintah.
HIP dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan rata-rata harga crude palm oil (CPO) serta biaya konversi menjadi biodiesel. Dengan demikian, nilai tersebut hanya digunakan dalam mekanisme bisnis antara pemerintah dan produsen.
Perbedaan harga antara HIP dan harga jual kepada masyarakat ditutup melalui dukungan pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Skema tersebut membuat harga Biodiesel B50 tetap terjangkau bagi konsumen meskipun biaya produksinya lebih tinggi.
Dorong Ketahanan Energi Nasional
Penerapan Biodiesel B50 menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi berbasis minyak sawit di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, kandungan biodiesel dalam campuran solar ditingkatkan menjadi 50 persen sehingga pemanfaatan bahan baku domestik semakin besar.
Selain mengurangi ketergantungan pada impor solar, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat industri sawit nasional, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta mendukung target transisi energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah optimistis implementasi Biodiesel B50 akan memberikan manfaat bagi sektor energi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
