Kerja sama di sektor Minyak dan Gas Bumi kembali diperkuat melalui kesepakatan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Republik Korea. Kedua negara resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan industri jasa instalasi lepas pantai sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi di sektor energi.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea Hwang Jongwoo di Seoul, Rabu (1/4/2026). Kesepakatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi delegasi Indonesia ke Korea Selatan pada akhir Maret hingga awal April 2026.
Dokumen kerja sama tersebut kemudian dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Korea Selatan. Momen ini menandai komitmen kedua negara dalam memperdalam kemitraan di sektor strategis, khususnya pada industri Minyak dan Gas Bumi yang memiliki peran penting dalam ketahanan energi.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati cukup luas, mulai dari pengembangan teknologi untuk instalasi lepas pantai hingga proses pembongkaran anjungan migas yang sudah tidak beroperasi. Selain itu, kedua negara juga akan mendorong pemanfaatan kembali infrastruktur tersebut untuk kepentingan lain yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Fokus pada Teknologi dan Pemanfaatan Infrastruktur Migas
Airlangga menjelaskan, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan sinergi antara sektor pemerintah dan swasta. Dalam konteks industri Minyak dan Gas Bumi, transfer teknologi menjadi salah satu poin penting untuk meningkatkan daya saing nasional.
Pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai menjadi salah satu agenda strategis dalam kerja sama ini. Infrastruktur yang sebelumnya digunakan untuk eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi direncanakan dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas baru, seperti terminal penerimaan LNG maupun pusat penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS).
Langkah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah sekaligus mendukung agenda transisi energi yang tengah digalakkan secara global. Selain itu, peluang keterlibatan pelaku industri dalam negeri juga terbuka lebar, termasuk perusahaan energi nasional dan sektor swasta yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Menurut Airlangga, kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas partisipasi industri nasional dalam proyek-proyek strategis lintas negara. Dengan kolaborasi yang lebih erat, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas industri sekaligus memperkuat posisi di pasar energi global.
MoU ini memiliki masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak. Meski tidak bersifat mengikat secara hukum internasional, dokumen ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kerja sama jangka panjang di sektor energi.
