Menjelang Ramadan dan Idulfitri, perhatian pemerintah tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Dalam konteks itu, program SPHP beras diperpanjang hingga akhir Februari 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan permintaan. Kebijakan ini ditempuh Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dinilai masih kuat sehingga memungkinkan intervensi pasar dilakukan secara intensif.
Perpanjangan tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya yang masih berjalan di awal 2026 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Pemerintah menilai intervensi tetap diperlukan agar harga beras di tingkat konsumen tidak bergerak terlalu tinggi menjelang periode hari besar keagamaan nasional.
Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, kebijakan itu sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, ketersediaan stok beras pemerintah saat ini berada pada level yang memadai sehingga operasi pasar dapat dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan kondisi tersebut, program SPHP beras diperpanjang sekaligus diharapkan mampu menjaga harga tetap dalam batas wajar di pasar.
Bapanas juga meminta Perum Bulog dan pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi melalui berbagai kanal. Penjualan beras SPHP dapat dilakukan lewat pasar rakyat, gerakan pangan murah, koperasi pemerintah daerah, hingga ritel modern. Satgas pengawasan pangan turut diterjunkan untuk memastikan penyaluran berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi distribusi beras SPHP tercatat sekitar 902,7 ribu ton. Angka ini masih bagian dari program tahun sebelumnya yang dilanjutkan agar tidak terjadi kekosongan intervensi sebelum program baru berjalan penuh. Pemerintah berharap sebelum Ramadan, penyaluran dapat meningkat sehingga masyarakat merasakan langsung dampaknya.
Distribusi dan Anggaran Program Beras
Bapanas menegaskan bahwa program SPHP beras diperpanjang bukan hanya soal menekan harga, tetapi juga menjaga pasokan merata di berbagai wilayah. Bulog diminta mempercepat distribusi melalui lebih dari puluhan ribu mitra distribusi yang tersebar di pasar tradisional maupun jaringan ritel. Upaya ini penting terutama di daerah yang kerap mengalami fluktuasi harga saat permintaan meningkat.
Sementara itu, pelaksanaan SPHP beras untuk 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan dari Kementerian Keuangan. Nilainya mencapai sekitar Rp4,97 triliun atau setara subsidi penyaluran sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat. Meski demikian, proses administrasi masih berlangsung sehingga program tahun anggaran baru diperkirakan efektif berjalan pada Maret.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah. Hingga akhir Januari, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari 60 persen target tahunan. Bulog akan terus mengalirkan beras ke pasar untuk memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.
