Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing industri nasional lewat penerbitan kebijakan baru yang lebih berpihak pada produk dalam negeri. Melalui regulasi terbaru, pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan Produk Lokal TKDN secara maksimal dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah maupun BUMN. Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh rantai pasok industri nasional serta menciptakan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Regulasi Baru untuk Dorong Efisiensi dan Transparansi
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Regulasi ini menggantikan aturan lama, yakni Permenperin Nomor 16 Tahun 2011, yang sudah berusia lebih dari satu dekade dan dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pembaruan aturan ini merupakan hasil dari kajian panjang yang telah dilakukan sejak Maret 2025. “Regulasi tidak boleh dianggap sakral. Saat situasi industri berubah, kita juga harus beradaptasi. Karena itu, sejak awal tahun ini kami mulai melakukan revisi terhadap kebijakan lama agar lebih sesuai dengan dinamika di lapangan,” ujar Menperin di Jakarta, Rabu (15/10).
Menurut Agus, penerapan kebijakan TKDN tidak hanya berlaku bagi industri berteknologi tinggi, tetapi juga bagi seluruh sektor yang mampu memproduksi barang di dalam negeri. Prinsip utamanya sederhana: selama industri nasional bisa memproduksi barang tersebut, maka pemerintah wajib memprioritaskan penggunaannya dibandingkan produk impor.
“Kalau ada Produk Lokal TKDN yang sudah memenuhi kriteria kualitas dan nilai tambah, pemerintah tidak punya alasan untuk membeli produk dari luar negeri,” tegasnya.
TKDN sebagai Pilar Kemandirian Industri Nasional
Menperin menambahkan, kebijakan Produk Lokal TKDN menjadi strategi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Jika suatu produk berteknologi tinggi belum bisa diproduksi di dalam negeri, maka pemerintah dapat membuka ruang impor. Namun, begitu kemampuan industri nasional meningkat, produk lokal harus menjadi pilihan utama.
Ia juga menegaskan bahwa revisi aturan TKDN ini lahir murni dari kesadaran pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan karena tekanan eksternal. “Pembahasan revisi sudah dimulai sebelum adanya kebijakan tarif baru dari negara lain. Artinya, ini keputusan yang lahir dari semangat kemandirian, bukan reaksi terhadap situasi global,” jelas Agus.
Selain memperkuat industri, kebijakan baru ini juga menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan nasional melalui Asta Cita kedua, ketiga, dan kelima: meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri, memperkuat sektor industri, serta memperluas lapangan kerja.
Mendorong Belanja APBN untuk Produk Dalam Negeri
Menperin menjelaskan bahwa setiap rupiah dana APBN yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri harus mampu menghasilkan nilai tambah yang berlipat. “Ketika kita membeli produk dalam negeri, nilai tambahnya kembali ke pekerja, perusahaan, dan negara. Tapi kalau kita impor, nilai tambah itu justru dinikmati oleh negara lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya prinsip keadilan fiskal dalam kebijakan TKDN. Karena dana pengadaan berasal dari pajak rakyat, maka pembelanjaannya pun harus kembali menguntungkan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional.
“Kita ingin memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selama ada Produk Lokal TKDN dengan nilai di atas 40 persen, pemerintah wajib memilih produk tersebut ketimbang impor,” pungkasnya.
