Upaya percepatan Sertifikasi Produk Halal terus menjadi fokus pemerintah seiring meningkatnya permintaan pasar akan produk-produk yang sesuai prinsip syariah. Menyongsong penerapan wajib halal secara menyeluruh pada 2026, pemerintah mendorong kolaborasi antarlembaga, khususnya antara laboratorium halal milik negara dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi, guna memperkuat ekosistem halal nasional.
Melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor industri halal. Kepala BSKJI, Andi Rizaldi, menyatakan bahwa Sertifikasi Produk Halal tak hanya membutuhkan regulasi yang kokoh, tetapi juga infrastruktur teknis yang mumpuni, termasuk laboratorium pengujian yang andal.
“Kami berperan aktif memperkuat laboratorium halal di bawah BSKJI. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan jadi kunci mempercepat proses sertifikasi yang terpercaya,” ujar Andi di Jakarta, Kamis (26/6).
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dorong Akses Layanan Halal yang Merata
Salah satu bentuk konkret sinergi itu adalah kerja sama antara BBSPJIHPMM Makassar—unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kemenperin—dengan PT Mutu Agung Lestari, lembaga independen yang juga berstatus sebagai LPH. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan fasilitas laboratorium halal BBSPJIHPMM untuk mendukung proses pengujian produk secara ilmiah dan terstandar.
Fasilitas tersebut memiliki cakupan layanan meliputi pengujian makanan dan minuman, jasa pengolahan dan distribusi, hingga analisis bahan turunan babi, etanol, serta DNA hewani. Laboratorium ini juga telah mengantongi akreditasi nasional dan ditopang sumber daya manusia kompeten.
Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan PT Mutu Agung Lestari akan memperluas akses layanan halal, terutama di luar sentra industri. “Sinergi ini bertujuan memastikan sertifikasi halal berjalan lebih cepat dan efisien,” katanya.
Di sisi lain, Andi Rizaldi menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi nasional menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat transformasi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
Dengan adanya kerja sama seperti ini, pemerintah berharap proses sertifikasi menjadi lebih terjangkau dan merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Sertifikasi Produk Halal kini bukan hanya tuntutan religius, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong industri nasional yang kompetitif dan berkelanjutan.
