 angkat bicara terkait protes serta demo yang digelar sejumlah sopir truk di berbagai wilayah...){kind=link}
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) angkat bicara terkait protes serta demo yang digelar sejumlah sopir truk di berbagai wilayah. Aksi ini disebut dipicu oleh ketidakpuasan para sopir terhadap kebijakan pengetatan pengawasan truk Over Dimension and Over Load (ODOL) yang dilakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
“Aksi protes ini muncul karena adanya keresahan di kalangan sopir akibat pembatasan ODOL yang kini ditegakkan secara ketat oleh pihak Korlantas,” jelas Agus Pratiknyo, Wakil Sekretaris Jenderal Aptrindo kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/6/2025).
Menurut Agus, para sopir merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Penegakan hukum yang sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian tanpa adanya transisi yang jelas justru memicu kekhawatiran baru, terutama bagi mereka yang bekerja dengan sistem setoran harian.
“Penindakan memang sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Tapi ketika kontrol sepenuhnya dilakukan oleh Korlantas, kekhawatiran para sopir makin besar. Situasi ekonomi mereka sedang berat, dan kebijakan ini makin membebani,” ujarnya.
Aspirasi dari Lapangan: Bukan Perusahaan, Melainkan Komunitas Sopir
Agus menegaskan bahwa demonstrasi tersebut digerakkan oleh para sopir dari komunitas perorangan, bukan berasal dari perusahaan-perusahaan truk. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling terdampak langsung dari kebijakan ini adalah para pekerja di lapangan, bukan pemilik usaha.
“Yang turun ke jalan itu kebanyakan sopir independen, bukan dari perusahaan. Mereka ini yang langsung kena imbasnya. Wajar kalau kemudian muncul gelombang protes,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti langkah penindakan yang dianggap terlalu terburu-buru, sementara persoalan seputar ODOL belum sepenuhnya dibereskan oleh pemerintah. Beberapa regulasi dan solusi pendukung belum kunjung hadir.
“Masih banyak persoalan ODOL yang belum ditangani dengan tuntas. Tapi penindakannya sudah duluan dijalankan. Ini yang jadi pemicu kekecewaan di lapangan,” lanjut Agus.
Pihak Aptrindo berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Mereka mengusulkan agar penegakan hukum tidak sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian, dan penerapan kebijakan harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan.
“Kami berharap ada pendekatan yang lebih adil. Jangan sepenuhnya penindakan ODOL ini diserahkan ke Korlantas. Harus ada solusi bersama, jangan cuma tegas di hilir, tapi akar masalah belum disentuh,” tutupnya.
Aksi demo sopir truk paling banyak terlihat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pemerintah sebelumnya menargetkan penerapan penuh kebijakan Zero ODOL dimulai tahun 2025, namun tampaknya masih menyisakan berbagai persoalan yang belum tuntas dan kini mendapat sorotan dari pelaku di sektor transportasi logistik.
