Kemenperin semakin gencar mendorong penguatan ekosistem industri halal nasional demi menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di pasar halal global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan kapasitas industri yang kompetitif, Indonesia diyakini punya modal kuat untuk mencapai target ambisius ini. Tak hanya untuk kebanggaan nasional, pengembangan sektor halal juga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lebih banyak lapangan kerja, sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2028–2029.
“Potensi Indonesia di industri halal global sangat besar. Kita punya populasi muslim yang besar dan kekuatan di sektor-sektor halal seperti makanan-minuman, farmasi, hingga kosmetik. Ini menjadi peluang besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Halal Across Borders: A Global Dialogue on Faith, Business, and Sustainability di Jakarta, Rabu (7/5).
Indonesia Naik Peringkat di Ekonomi Syariah Dunia
Eko juga menyoroti perkembangan positif posisi Indonesia dalam ekonomi syariah dunia. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2023/24, Indonesia kini menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator, tepat di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
Untuk mendukung pencapaian ini, Kemenperin telah menggulirkan sejumlah langkah strategis: mulai dari memperkuat infrastruktur industri halal, memfasilitasi pengembangan industri, meningkatkan citra produk halal Indonesia, memberikan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat, hingga memperluas pasar lewat kerja sama internasional serta partisipasi dalam pameran global.
Dalam diskusi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor dan negara, Kemenperin menegaskan pentingnya industri halal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.
FGD ini juga mengangkat isu penting seputar kesadaran sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi, termasuk untuk produk impor, serta strategi perlindungan konsumen melalui pemenuhan standar halal nasional.
Sejumlah narasumber terkemuka hadir dalam forum ini, mulai dari perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pakar halal internasional, hingga lembaga sertifikasi halal. Diskusi mendalam berlangsung mengenai harmonisasi standar antarnegara, pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok halal, serta peluang kolaborasi lintas negara dalam promosi dan sertifikasi produk halal.
Melalui forum ini, Kemenperin menyerukan semua pihak untuk memperkuat sinergi demi membangun industri halal nasional yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama di kancah global.
