Pemerintah terus mendorong langkah efisiensi besar-besaran dengan target penghematan anggaran mencapai Rp306,69 triliun pada tahun 2025. Kebijakan ini berlaku di seluruh sektor, mencakup kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sebagai bagian dari penghematan, belanja yang bersifat seremonial serta kegiatan seperti perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar akan dibatasi. Selain itu, belanja untuk alat tulis kantor (ATK), yang sebelumnya dikabarkan mencapai Rp44 triliun, juga menjadi fokus utama dalam efisiensi anggaran ini.
Namun, kebijakan tersebut membawa dampak pada sektor industri, khususnya industri plastik dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengungkapkan bahwa penurunan permintaan ATK akan memperketat persaingan di industri plastik domestik.
Tantangan dan Peluang Baru bagi Industri Plastik
“Industri plastik harus segera beradaptasi dengan menciptakan pasar dan produk baru. Dampak digitalisasi dan efisiensi anggaran sudah mulai terasa, terutama dalam sektor ATK. Namun, masih ada permintaan pada Juni-Juli 2025 untuk kebutuhan sekolah, sehingga tantangan terbesar akan muncul mulai Agustus hingga akhir tahun,” ujar Fajar dalam keterangannya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (24/2/2025).
Meski demikian, Fajar melihat adanya peluang baru yang bisa dimanfaatkan industri plastik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah. Program ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan kemasan plastik.
“Program MBG diharapkan bisa mengkompensasi penurunan permintaan di sektor ATK. Meskipun wadah makanan menggunakan stainless steel, tetap diperlukan plastik untuk kemasan susu dan makanan,” jelasnya.
Plastik Masih Dibutuhkan dalam Program MBG
Fajar menambahkan bahwa meskipun program MBG menggunakan wadah berbahan stainless steel, penggunaan plastik tetap tidak bisa dihindari.
“Stainless steel memang digunakan untuk wadah makanan, tetapi tutupnya masih berbahan plastik. Selain itu, kemasan minuman dalam program ini juga masih berbasis plastik. Seiring berjalannya program ini, permintaan plastik kemungkinan akan meningkat,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, meskipun efisiensi anggaran menekan belanja ATK, industri plastik tetap optimistis. INAPLAS berharap pemerintah dapat mengatur keseimbangan dalam kebijakan penghematan ini agar tetap membuka peluang bagi industri dalam negeri.
“Pengetatan anggaran harus dibarengi dengan kebijakan yang menciptakan peluang baru. Pemerintah harus memastikan bahwa penghematan tidak mengorbankan keberlangsungan industri nasional,” tegas Fajar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa belanja ATK menjadi salah satu fokus efisiensi. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk ATK, yang mencapai Rp44,4 triliun, sebagai pengeluaran yang kurang efisien dan perlu dipangkas.
“Saya mengikuti laporan terkait pengeluaran ATK di seluruh kementerian dan lembaga, yang jumlahnya mencapai Rp44,4 triliun. Angka sebesar itu dinilai kurang efisien dan harus dikurangi,” ujar Dasco, dikutip dari Detik, Senin (24/2/2025).
