Bank Indonesia Perlu Mengawasi Perkembangan ‘Cryptocurrency’

(Ilustrasi: Pexels/David Mcbee)

Jakarta – Bank Indonesia perlu berperan maksimal dalam pengawasan perdagangan aset digital atau cryptocurrency. Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menegaskan pengawasan itu diperlukan untuk mengantisipasi munculnya masalah ilegal di tengah tren kripto yang digandrungi masyarakat Indonesia saat ini.

“Sekarang ini, perkembangan crypto sangat luar biasa dan animo masyarakat tidak bisa dibendung lagi. Jika tidak cepat dilakukan antisipasi, ditakutkan munculnya masalah ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan masyarakat,” ujar Muhidin dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Muhidin mengungkapkan, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada tahun 2021 ini telah tercatat 7,4 juta penduduk Indonesia yang ikut serta dalam cryptocurrencydengan nilai transaksi sebesar Rp478,5 trilliun. “Perkembangannya sangat luar biasa dibandingkan tahun 2020 yang transaksinya hanya Rp65 triliun rupiah,” imbuh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sambung Muhidin, cryptocurrency di satu sisi diakui sebagai pembayaran yang sah serta diatur oleh Bappebti. Maka, politisi Partai Golkar itu menilai pandangan dan peran BI terkait cryptocurrency ini perlu diketahui publik.

“Sehingga, masyarakat tidak akan terjebak dalam situasi yang buruk. Karena sekarang ini ramai diskusi cryptocurrency dan karena ramai tentu ada yang menarik. Sehingga, nantinya masyarakat tidak akan terjebak dan yang ilegal bisa menjadi legal serta membantu masyarakat kita,” tandas Muhidin.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada dua calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo, yakni Juda Agung dan Aida S. Budiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, Presiden RI mengusulkan nama-nama calon Deputi Gubernur BI kepada Pimpinan DPR RI berdasarkan nama yang direkomendasikan oleh Gubernur BI.

Artikel SebelumnyaPertamina Lambat Bangun Kilang, Ahok Harus Banyak Kerja Jangan Banyak Bicara
Artikel SelanjutnyaPengembangan Kawasan Industri Halal Jadi Pondasi Global Halal Hub