Fasilitas Toilet di SPBU Pertamina dipastikan dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina wajib menyediakan toilet gratis. Pengelola yang masih menarik pungutan dari pengunjung terancam mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.
Penegasan tersebut disampaikan Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pernyataan itu sekaligus merespons keluhan anggota dewan mengenai praktik pungutan yang masih ditemukan di sejumlah fasilitas umum milik SPBU Pertamina.
Simon mengakui masih menjumpai beberapa lokasi yang menerapkan pembayaran ketika masyarakat menggunakan toilet. Padahal, kebijakan perusahaan telah mengatur bahwa fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh pengunjung.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Simon meminta Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menangani bisnis hilir untuk segera melakukan penertiban. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, juga diminta menyiapkan langkah tegas terhadap pengelola SPBU yang tidak menjalankan aturan.
Menurut Simon, pemberian sanksi diperlukan apabila ditemukan pengelola yang tetap memberlakukan pungutan di luar prosedur perusahaan. Ia berharap seluruh jajaran terkait dapat memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan.
Persoalan Toilet di SPBU berbayar sebenarnya sudah beberapa kali menjadi sorotan publik. Saat Erick Thohir masih menjabat Menteri BUMN, fasilitas toilet di sejumlah SPBU Pertamina sempat menjadi sasaran inspeksi. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kebersihan, kelayakan fasilitas, hingga kepastian bahwa masyarakat tidak diminta membayar.
Toilet di SPBU Gratis, Pertamina Juga Minta Maaf soal Distribusi BBM
Selain menyoroti fasilitas Toilet di SPBU, Simon turut menyampaikan permohonan maaf perusahaan atas gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat.
Permintaan maaf itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Simon mengakui bahwa menjaga ketersediaan energi menjadi salah satu tanggung jawab utama Pertamina, terlebih di tengah situasi geopolitik global yang terus berubah.
Ia menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen akibat kendala distribusi tersebut. Simon juga memastikan perusahaan berupaya memperbaiki kondisi dan memulihkan pelayanan agar masyarakat kembali mendapatkan akses BBM secara normal.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan tidak boleh mengurangi tanggung jawab Pertamina dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Penegasan mengenai Toilet di SPBU gratis dan komitmen memperbaiki distribusi BBM menjadi dua persoalan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Pertamina diharapkan segera menindaklanjuti keduanya melalui pengawasan yang lebih ketat, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang layak tanpa pungutan yang tidak semestinya.
