 Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus menjadi perhatian..){kind=link}
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus menjadi perhatian utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, CBP bukan hanya soal jumlah ketersediaan beras, melainkan juga mutu yang layak konsumsi agar benar-benar mampu menjalankan fungsi strategisnya bagi masyarakat.
Arief menjelaskan, CBP yang dikelola Perum Bulog merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, menjamin pasokan, serta memastikan akses pangan tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Aturan tersebut menegaskan peran CBP sebagai garda depan intervensi pasar yang harus selalu siap digunakan saat diperlukan.
“Cadangan beras harus dikelola secara hati-hati, tidak hanya dihitung dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena setiap kali disalurkan, baik untuk stabilisasi pasar, bantuan pangan, maupun kebutuhan darurat, beras harus memenuhi standar mutu yang layak konsumsi,” ujar Arief saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Gampong Siron, Aceh Besar, Kamis (18/9/2025).
CBP Sebagai Instrumen Kebijakan Pangan
Arief menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 memberi landasan hukum yang kuat bagi sinergi antara Badan Pangan Nasional dengan Bulog. Dengan begitu, CBP tidak hanya dipandang sebagai tumpukan stok beras, melainkan sebagai instrumen kebijakan nyata untuk menstabilkan harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi, terutama inflasi pangan.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika saat ini stok beras kita cukup dan aman, yakni 3,9 juta ton, maka langkah berikutnya adalah mempercepat penyaluran baik melalui program SPHP, bantuan pangan, maupun distribusi saat terjadi bencana,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2025, realisasi penyaluran CBP hingga 17 September telah mencapai 798,8 ribu ton. Angka tersebut mencakup penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 374,8 ribu ton, distribusi bantuan pangan beras alokasi Juni–Juli sebanyak 365,5 ribu ton, serta bantuan tanggap darurat 418 ton dan alokasi golongan anggaran 60,1 ton.
Pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program bantuan pangan beras pada Oktober dan November 2025 dengan total penyaluran 365,5 ribu ton. Bantuan tersebut ditargetkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia. Jika evaluasi menunjukkan kebutuhan lanjutan, program serupa dapat diperpanjang hingga Desember.
