Isu Larangan bermain Game Roblox kembali mencuat setelah berbagai pihak menilai gim daring tersebut memiliki potensi membahayakan psikologis anak. Desakan ini muncul dari sejumlah lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, hingga pemerintah daerah yang menilai Roblox perlu diawasi ketat, bahkan diblokir jika terbukti melanggar hak anak. Dorongan itu semakin kuat seiring meningkatnya laporan dugaan konten berbahaya dan interaksi tidak pantas di dalam platform.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengambil langkah tegas terhadap gim tersebut. KPAI mengingatkan bahwa perlindungan anak di ruang digital sama pentingnya dengan di dunia nyata. Jika Larangan Game Roblox menjadi opsi yang dianggap paling efektif, maka kebijakan itu harus segera diambil setelah investigasi menyeluruh.
Selain KPAI, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur juga mengungkapkan adanya risiko tersembunyi dalam permainan ini, terutama interaksi dengan pengguna asing yang tidak terverifikasi. Menurut LPA, hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi predator online atau paparan konten yang tidak sesuai usia.
Desakan dari Berbagai Pihak Terkait Pemboliran dan Larangan untuk Memainkan Roblox
Isu ini tak hanya bergulir di tingkat nasional. Di Tarakan, Dinas Pendidikan setempat mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak di dunia digital. Menurut mereka, pengawasan keluarga memegang peran kunci dalam mencegah dampak negatif gim online. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengingatkan pentingnya penerapan delapan fungsi keluarga, termasuk fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi.
Dari sisi komunitas, Asosiasi Game Indonesia (AGI) menyarankan pemerintah agar melibatkan pelaku industri gim dan komunitas pemain sebelum mengambil langkah pemblokiran. Menurut AGI, diskusi terbuka dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran, seperti penyaringan konten atau pembatasan akses berdasarkan usia.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk segera melakukan investigasi terhadap laporan korban dampak negatif Roblox. Hasil penyelidikan ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan final.
Meskipun Roblox memiliki jutaan pemain di seluruh dunia, kontroversi ini menunjukkan bahwa popularitas bukanlah jaminan aman bagi semua kalangan. Perdebatan antara larangan total dan pengawasan ketat akan terus mengemuka, setidaknya hingga ada langkah konkret yang diambil pemerintah.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi dan hiburan digital harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab dalam melindungi generasi muda. Pemerintah, keluarga, dan komunitas diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan anak-anak bermain di lingkungan digital yang aman, sehat, dan edukatif.
