 dalam kondisi sangat aman, dengan total persediaan mendekati 4 juta ton per awal...){kind=link}
Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat aman, dengan total persediaan mendekati 4 juta ton per awal Agustus 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa angka tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi isu beras.
“Per 1 Agustus 2025, total stok beras yang ada di Bulog mencapai 3,97 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 3,95 juta ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah dan sisanya beras komersial,” ungkap Arief saat mendampingi kunjungan kerja Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Lombok Barat, NTB, Sabtu (2/8/2025).
Penyerapan produksi dalam negeri juga berjalan positif. Hingga saat ini, realisasi pengadaan setara beras telah mencapai 2,78 juta ton, atau hampir 93 persen dari target nasional yang ditetapkan sebanyak 3 juta ton.
Pemerintah Jamin Distribusi dan Mutu Beras Tetap Terjaga
Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah telah menggelontorkan sekitar 1,3 juta ton beras ke pasar dan menyalurkan 360 ribu ton untuk program bantuan pangan. “Stok kita di Bulog tetap dalam posisi aman. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Zulkifli juga menyoroti efek kebijakan pemerintah yang semakin terasa di tingkat petani. Menurutnya, harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram dan distribusi pupuk yang tepat waktu menjelang masa tanam membuat para petani merasa lebih sejahtera.
Selain menjamin ketersediaan beras, pemerintah juga mengintensifkan pengawasan terhadap mutu dan label pada kemasan. Arief menjelaskan bahwa beras premium harus sesuai kualitas yang tertera, dan apabila hanya terjadi peningkatan kadar “broken” (beras patah), maka harga perlu disesuaikan tanpa menarik produk dari rak.
“Jangan sampai rak-rak beras kosong hanya karena kualitas patahnya sedikit lebih tinggi. Ini bukan soal kualitas buruk, tapi soal penyesuaian harga yang adil untuk konsumen,” ujar Arief.
Data Panel Harga Pangan menunjukkan bahwa harga beras premium secara nasional mulai menurun, meski masih berada di atas HET. Penurunan terjadi di seluruh zona, termasuk penurunan di Zona 3 dari Rp18.390 menjadi Rp18.298 per kilogram.
Namun demikian, inflasi beras pada Juli 2025 tercatat meningkat 1,35 persen, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Komoditas ini juga menyumbang kenaikan inflasi tahunan sebesar 3,82 persen menurut catatan BPS.
Menghadapi kondisi tersebut, Arief memastikan bahwa pengawasan mutu dan harga terus dilakukan secara ketat, termasuk kerja sama dengan Satgas Pangan Polri. Saat ini, Badan Pangan Nasional tengah mengkaji ulang kebijakan terkait klasifikasi mutu beras dan harga eceran tertinggi di berbagai wilayah, termasuk potensi zonasi harga antar wilayah Indonesia.
“Langkah perubahan kebijakan ini tidak bisa instan. Harus ada masa transisi agar penyesuaian bisa berjalan mulus,” kata Arief.
Salah satu regulasi yang tengah dibahas adalah revisi Peraturan Bapanas No. 2 Tahun 2023 mengenai klasifikasi mutu beras serta Peraturan No. 5 Tahun 2024 yang mengatur HET berdasarkan wilayah.
