 pun menyayangkan rencana tersebut.){kind=link}
Berempat.com – Persoalan internal Garuda Indonesia sepertinya belum juga menemukan titik terang. Rencana pemogokan kerja di puncak mudik Lebaran yang dilakukan oleh pilot maupun karyawan Garuda Indonesia lainnya makin mencuat. Menanggapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun menyayangkan rencana tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai pemogokan kerja tersebut akan sangat berdampak bagi pelayanan ke konsumen.
“Bernegosiasilah secara intensif dengan pihak managemen GA dan pemerintah secara elegan, tanpa mengorbankan hak-hak konsumen,” ujar Tulus melalui keterangan tertulis, Jumat (1/6).
Sebenarnya YLKI sendiri menghargai rencana pemogokan kerja tersebut asalkan tak berimbas pada aspek pelayanan. Tulus menyinggung soal UU Perlindungan konsumen dan UU tentang Penerbangan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat meggunakan jasa penerbangan.
Namun, Tulus tak hanya meminta kepada karyawan Garuda Indonesia yang tergabung di Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) agar tak mogok kerja, tetapi juga kepada pemerintah agar mendengar aspirasi Sekarga dan APG dalam mengambil kebijakan internal Garuda Indonesia.
“Jangan bongkar pasang direksi tanpa menyerap aspirasi stakeholder utama GA, baik stakeholder internal dan atau eksternal,” ujar Tulus.
Tulus pun mengakui bahwa YLKI belakangan ini sering mendapat banyak keluhan konsumen Garuda Indonesia, baik pada pelayanan kabin hingga aspek On Time Perfomance.
Proses pemogokan kerja karyawan Garuda Indonesia ini merupakan imbas dari kondisi internal Garuda Indonesia yang kurang baik. Bermula dari keputusan Garuda Indonesia dalam bongkar pasang direksi.
Awalnya, pemegang saham sepakat menghilangkan direksi operasional dan teknik, namun karena tingginya gelombang protes karyawan membuat perusahaan mengembalikan fungsi dua direksi tersebut. Tapi, pengangkatan pejabat direktur operasional dan teknik dilakukan Direktur Utama Pahala Nugraha Mansury tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Persoalan internal pun terus berlanjut hingga ke masalah teknis, seperti dihilangkannya kendaraan antar-jemput karyawan kabin Garuda Indonesia. Pilot Garuda Indonesia juga menilai direksi Garuda Indonesia bukan lagi diduduki oleh mayoritas yang berlatar belakang dunia penerbangan, melainkan perbankan.
