Rabu, Juli 2, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog

Dampak Ekonomi Digital, Ujian Serius untuk Bisnis yang ‘Gak Mau Gerak’

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berbelanja, berkomunikasi, bahkan menjalankan bisnis. Tak heran, dampak ekonomi digital kini menjadi perbincangan hangat, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya terbiasa dengan metode konvensional. Banyak model bisnis lama yang mulai berbenah karena tidak ingin tersingkir dari persaingan yang semakin ketat.

Model bisnis tradisional, seperti toko fisik, jasa antar manual, atau pemasaran lewat brosur, perlahan-lahan digeser oleh sistem yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara online. Kalau dulu pelanggan harus datang langsung ke toko, kini cukup membuka aplikasi dan barang langsung diantar ke depan pintu. Inilah wajah baru dunia usaha yang didorong oleh dampak ekonomi digital.

Perubahan Strategi dan Adaptasi Pelaku Usaha Menjadi Salah Satu Dampak Berkembangnya Ekonomi Digital!

Bisnis konvensional yang tidak mau beradaptasi dengan era digital biasanya mulai tertinggal. Salah satu contohnya, toko pakaian kecil yang hanya mengandalkan kunjungan langsung mulai kesulitan bersaing dengan brand yang aktif di media sosial dan e-commerce. Perbedaan ini bukan hanya soal tampilan, tapi juga soal kecepatan layanan, sistem pembayaran, hingga pengalaman pelanggan.

Banyak usaha tradisional kini mulai membuat akun marketplace, menghadirkan katalog digital, bahkan membuka layanan pesan antar. Transformasi ini penting, karena konsumen sekarang lebih suka yang praktis, cepat, dan bisa diakses kapan pun. Peluang tetap terbuka lebar, asal pelaku usaha mau belajar dan menyesuaikan diri.

Menariknya, meskipun digitalisasi semakin meluas, bukan berarti bisnis konvensional mati total. Justru gabungan antara layanan offline dan online—atau yang sering disebut omnichannel—menjadi strategi yang cukup efektif. Konsumen bisa melihat produk secara langsung, lalu membeli lewat aplikasi. Atau sebaliknya, mencari info lewat internet lalu datang ke toko untuk merasakan langsung kualitasnya.

Era digital memang membawa banyak tantangan, tapi juga membuka peluang baru yang lebih luas. Bagi pelaku bisnis konvensional, kuncinya adalah berani berubah. Dengan memahami dampak ekonomi digital, setiap usaha punya kesempatan yang sama untuk berkembang—asal tidak takut mencoba hal baru dan terus belajar mengikuti arah zaman.

Pemerintah Tancap Gas Deregulasi Perdagangan Demi Daya Saing Nasional

Upaya untuk memperkuat daya saing nasional terus menjadi fokus pemerintah. Salah satu langkah konkret yang tengah diambil adalah penyederhanaan regulasi di sektor perdagangan guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan terbuka. Kebijakan ini tak hanya ditujukan untuk mempercepat perizinan, tapi juga menghilangkan hambatan teknis dan birokratis yang kerap memperlambat arus logistik. Lewat pendekatan ini, diharapkan daya saing nasional dapat meningkat, sekaligus menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah deregulasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam merespons tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks.

“Ini merupakan bagian dari reformasi struktural. Presiden meminta agar kebijakan yang kita ambil benar-benar mendukung kemudahan berusaha dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Airlangga, Minggu (30/6).

Fokus pada Investasi dan Lapangan Kerja

Selain menata ulang regulasi, pemerintah juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mendukung sektor padat karya dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Sejumlah kebijakan pun disiapkan, termasuk Keputusan Presiden tentang pembentukan Satuan Tugas Perundingan Perdagangan dan Investasi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, serta Satgas untuk mempercepat perizinan dan iklim investasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden yang mendorong percepatan deregulasi serta kemudahan perizinan usaha secara lebih luas. Langkah ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), di mana Indonesia telah memiliki roadmap dan dokumen awal sebagai bentuk komitmen integrasi ekonomi global.

Salah satu gebrakan utama yang diambil adalah pencabutan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024 terkait kebijakan impor. Sebagai gantinya, pemerintah mengesahkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur ulang kebijakan impor secara menyeluruh, disertai delapan Permendag pendukung untuk masing-masing klaster komoditas.

Relaksasi impor juga diterapkan terhadap 10 kelompok komoditas penting, termasuk kayu industri, bahan baku pupuk bersubsidi, bahan bakar alternatif, plastik, pemanis industri, bahan kimia khusus, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan tiga. Meski memberi kelonggaran, kebijakan ini tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan keberlangsungan industri strategis dalam negeri.

Semua kebijakan tersebut disusun melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, asosiasi industri, hingga analisis dampak regulasi. Aturan baru ini akan mulai berlaku 60 hari setelah diundangkan, memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha maupun sistem layanan terkait.

Dengan langkah-langkah reformasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan proses usaha, dan yang paling penting—memperkuat posisi industri dalam negeri agar mampu bersaing secara global.

Indeks Kepercayaan Industri Juni 2025 Masih Ekspansif, Tapi Produksi Melemah

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia pada Juni 2025 masih bertahan di jalur ekspansi dengan skor 51,84. Meski terjadi sedikit penurunan dibanding bulan sebelumnya (52,11) dan periode yang sama tahun lalu (52,50), capaian ini menunjukkan sektor manufaktur dalam negeri masih mampu menjaga performa di tengah tekanan global. Kementerian Perindustrian menilai bahwa Indeks Kepercayaan Industri tetap merefleksikan semangat pelaku usaha yang cermat membaca dinamika pasar.

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menyebutkan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya variabel produksi yang hanya menyentuh angka 46,64. Namun, sisi permintaan justru menunjukkan peningkatan, dengan skor variabel pesanan naik ke 54,21. Artinya, para pelaku industri cenderung lebih berhati-hati, memilih mengandalkan stok barang yang telah tersedia untuk memenuhi lonjakan permintaan.

“Dari 23 subsektor yang dipantau, 18 di antaranya masih berada di zona ekspansi. Secara akumulatif, kelompok ini menyumbang lebih dari 92 persen terhadap PDB industri nonmigas pada kuartal pertama 2025. Ini menjadi indikator bahwa sektor manufaktur kita masih punya napas panjang,” ujar Febri.

Tiga subsektor dengan capaian IKI tertinggi bulan ini adalah Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30), Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12), dan Industri Kimia serta Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20). Namun, sektor tembakau justru mengalami tekanan pada sisi produksinya. Febri menjelaskan, faktor seperti kebijakan cukai tinggi, wacana kemasan rokok polos (plain packaging), hingga kekhawatiran atas konflik Timur Tengah menjadi penyebab kontraksi tersebut.

Tekanan Eksternal dan Respons Kebijakan

Sementara itu, lima subsektor lainnya berada dalam zona kontraksi. Di antaranya, Industri Alas Kaki (KBLI 15), Komputer dan Elektronik (KBLI 26), Peralatan Listrik (KBLI 27), Mesin dan Perlengkapan YTDL (KBLI 28), serta subsektor Reparasi dan Pemasangan Mesin (KBLI 33). Melemahnya ekspor turut menekan subsektor alas kaki, yang pada April 2025 mencatat penurunan ekspor hingga 21 persen. Namun, investasi justru melonjak dari Rp2,29 triliun ke Rp7,03 triliun di triwulan pertama.

Permintaan dalam dan luar negeri yang melemah membuat beberapa subsektor menghadapi penurunan utilisasi. Industri komputer, peralatan listrik, dan mesin terkena imbas dari menumpuknya stok serta tertundanya proyek-proyek pengadaan.

IKI industri yang berorientasi ekspor pada Juni tercatat 52,19, sedangkan untuk pasar domestik sebesar 51,32. Keduanya mengalami penurunan dibanding Mei 2025. Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, terutama konflik Iran-Israel yang memicu lonjakan harga energi dan terganggunya logistik global, turut membebani industri dalam negeri.

Kebijakan relaksasi impor produk jadi juga mendapat sorotan. Lonjakan impor dinilai menekan daya saing industri dalam negeri dan berujung pada penurunan utilisasi hingga ancaman PHK di beberapa sektor. Sebagai respons, pemerintah melakukan revisi regulasi guna mengerem laju impor, terutama untuk sektor tekstil dan produk pakaian jadi.

“Setelah kebijakan pembatasan impor ini berjalan, kami optimistis permintaan dalam negeri akan kembali tumbuh. Ini akan berdampak positif pada variabel pesanan dalam IKI, terutama bagi sektor tekstil,” kata Febri.

Di tengah tekanan, keyakinan pelaku industri terhadap kondisi usaha dalam enam bulan mendatang masih terjaga. Tingkat optimisme berada di angka 65,8 persen, meskipun sedikit menurun dibanding November 2024 yang mencapai 73,4 persen.

Penurunan optimisme ini, menurut Febri, banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang tak bisa dikendalikan. “Ketergantungan pada energi, terutama gas, membuat industri dalam negeri sangat sensitif terhadap lonjakan harga global. Belum lagi masalah logistik yang terus membengkak akibat situasi politik di Timur Tengah,” tutupnya.

Langkah Realistis Menuju Cita-Cita Jadi Bos Meski Belum Punya Modal Besar

Punya cita-cita jadi bos memang impian banyak orang. Siapa sih yang nggak mau punya usaha sendiri, jadi pemimpin di bisnis sendiri, dan bebas menentukan arah kerja? Tapi, begitu niat mulai dibangun, masalah modal langsung jadi tembok besar yang bikin langkah terasa berat. Gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dan tabungan belum seberapa. Jadi, apakah mimpi jadi bos harus ditunda? Belum tentu.

Modal memang penting, tapi bukan segalanya. Sekarang, ada banyak cara untuk memulai usaha tanpa harus punya modal besar. Kuncinya ada di kreativitas, keberanian, dan kemampuan melihat peluang. Buat yang masih bingung, ini dia beberapa strategi yang bisa dicoba buat wujudkan cita-cita jadi bos, meski kondisi dompet belum semewah mimpi.

Strategi Bangun Bisnis Tanpa Modal Besar

1. Mulai dari skill yang sudah dimiliki
Coba tengok ke diri sendiri: apa keahlian atau hobi yang bisa dijadikan peluang bisnis? Misalnya jago desain, bisa mulai jasa desain grafis. Hobi masak? Coba jualan makanan dari dapur rumah. Banyak bisnis besar justru dimulai dari skill pribadi dan modal kecil.

2. Manfaatkan platform digital gratis
Sekarang nggak perlu sewa toko mahal. Jualan bisa lewat WhatsApp, Instagram, TikTok Shop, atau marketplace kayak Shopee dan Tokopedia. Cukup modal kuota internet dan konsistensi promosi. Bahkan, jadi dropshipper atau reseller juga memungkinkan tanpa harus stok barang.

3. Kolaborasi dan patungan modal
Kalau punya teman dengan visi yang sama, ajak kerja sama. Modal bisa ditanggung bersama, dan pembagian kerja jadi lebih ringan. Tapi pastikan komitmen dan pembagian tanggung jawab jelas sejak awal, biar nggak jadi konflik di tengah jalan.

4. Ikut program pendanaan atau inkubasi bisnis
Banyak lembaga, pemerintah, bahkan kampus yang punya program pembiayaan atau pelatihan bisnis untuk pemula. Biasanya ada bantuan modal, mentoring, dan akses ke jaringan bisnis. Jangan ragu cari info dan daftar.

5. Jangan takut mulai dari kecil
Banyak orang gagal mulai karena ingin langsung besar. Padahal, bisnis yang hebat justru tumbuh dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Fokus dulu pada membangun pasar, pelayanan, dan kualitas produk, baru pelan-pelan skalanya dibesarkan.

Punya cita-cita jadi bos itu bagus, bahkan harus! Tapi jangan biarkan kendala modal bikin nyerah sebelum mulai. Dunia bisnis hari ini lebih terbuka buat siapa saja yang mau belajar dan kerja keras. Selama punya tekad dan terus cari cara, pintu sukses akan terbuka, satu per satu. Jadi, kalau belum bisa mulai besar, mulai aja dulu.

TikTok di US Terancam Diblokir, Sejumlah Konglomerat Siap Akuisisi

Isu masa depan TikTok di US kembali jadi sorotan setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang siap mengambil alih kepemilikan platform tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump menyebut sudah ada “kelompok orang kaya raya” yang siap membeli TikTok di US, menyusul perpanjangan batas waktu penjualan oleh pemerintah.

Trump menyatakan bahwa keputusan final akan diumumkan dalam dua pekan ke depan. Ia juga menyinggung bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kemungkinan besar tidak akan menolak kesepakatan tersebut jika terjadi.

Sejumlah Tokoh dan Perusahaan Besar Masuk Bursa Calon Pembeli

Nama-nama besar dari dunia teknologi dan investasi bermunculan dalam daftar calon pembeli cabang TikTok di wilayah Amerika, yang ditaksir bernilai sekitar USD50 miliar. Di antaranya adalah Larry Ellison, pendiri Oracle; perusahaan teknologi raksasa Microsoft; dan Blackstone, perusahaan ekuitas swasta terkemuka.

Tak hanya itu, investor ventura Andreessen Horowitz serta kelompok yang dipimpin oleh kreator konten populer MrBeast (Jimmy Donaldson) juga disebut-sebut ikut serta. Sementara itu, Elon Musk, CEO Tesla, yang sempat dikaitkan dengan isu ini, telah membantah minatnya untuk mengakuisisi TikTok.

Langkah Trump memperpanjang waktu penjualan hingga pertengahan September 2025 menjadi kelonggaran ketiga yang diberikan kepada ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Tiongkok. Keputusan ini menunda ancaman pemblokiran TikTok di US, yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku Januari mendatang usai Kongres menyetujui pelarangan aplikasi dengan alasan keamanan data nasional.

Sebelumnya, beberapa upaya untuk mengalihkan kepemilikan TikTok ke tangan perusahaan Amerika sempat kandas, terutama di tengah ketegangan antara Washington dan Beijing akibat kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump.

Namun, angin segar mulai terasa dalam hubungan kedua negara sejak Mei lalu, setelah dicapainya kesepakatan perdagangan baru yang menjadi dasar perbaikan relasi ekonomi antara dua kekuatan dunia tersebut.

Masa Depan TikTok Masih Tergantung Negosiasi

Meski sederet nama besar telah menyatakan minat, kepastian akuisisi TikTok di US masih bergantung pada kelancaran proses negosiasi dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk otoritas Tiongkok. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, publik kini menanti bagaimana langkah selanjutnya akan diambil—baik oleh para investor maupun oleh pemerintah di dua sisi Pasifik.

Kevin Sanjaya Jadi Direktur, Karier Eks Pebulu Tangkis Menuju Dunia Bisnis

Nama Kevin Sanjaya kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan karena prestasinya di lapangan bulu tangkis, melainkan karena langkah barunya di dunia bisnis. Kevin Sanjaya jadi Direktur di PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV), anak usaha milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo. Penunjukan mantan atlet nasional itu diumumkan secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat, 28 Juni 2025.

Langkah mengejutkan ini menjadi bukti bahwa para mantan atlet Indonesia semakin mendapat tempat di dunia profesional non-olahraga. Dalam dokumen resmi yang dirilis ke publik, Kevin didapuk sebagai Direktur Non-Independen menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Lucky Tanujaya.

Kevin Sanjaya jadi direktur tidak lama setelah resmi gantung raket dan meninggalkan dunia bulu tangkis profesional. Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk para pelaku industri dan penggemar setia Kevin. Pasalnya, transisi dari dunia olahraga ke dunia korporasi bukan hal yang mudah, tetapi Kevin dinilai memiliki kapabilitas dan semangat kepemimpinan yang bisa diandalkan.

Sebagai pemilik dan pengendali MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dikenal kerap melibatkan figur publik dan tokoh muda potensial dalam jajaran perusahaannya. Masuknya Kevin ke dalam jajaran direksi IPTV disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat citra perusahaan di mata publik, khususnya generasi muda.

Selain Kevin, dalam RUPST yang sama, MNC Vision Networks juga menetapkan mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, sebagai Komisaris Utama menggantikan Wishnu Hidayat. Ini memperkuat sinyal bahwa perusahaan tengah melakukan reposisi struktural untuk merespons tantangan industri media dan teknologi yang terus berkembang.

Dari Bulu Tangkis Terjun ke Dunia Bisnis

Karier Kevin di dunia bulu tangkis sudah tidak diragukan lagi. Bersama Marcus Gideon, ia pernah menjadi ganda putra nomor satu dunia dan meraih berbagai gelar bergengsi. Ketekunan, kerja keras, dan disiplin yang dimilikinya dianggap sebagai modal penting untuk berkontribusi di level korporasi.

Meski belum mengungkap secara rinci program kerja atau fokusnya di MNC Vision, Kevin menyatakan komitmennya untuk belajar dan memberikan kontribusi terbaik. Ia berharap kehadirannya bisa membawa nilai tambah, terutama dari sisi inovasi dan pendekatan terhadap pasar digital.

Langkah Kevin ini juga menjadi simbol bahwa atlet Indonesia memiliki potensi besar di luar dunia olahraga. Banyak pihak menilai kehadirannya sebagai direktur dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, bahwa karier tidak berhenti saat pensiun dari dunia atletik, melainkan bisa terus berkembang di jalur baru yang menantang.

Pinjaman Kilat Tapi Menjerat, Kenali Ciri-ciri Pinjol Ilegal yang Harus Diwaspadai!

Di tengah kesulitan ekonomi dan kebutuhan mendesak, pinjaman online sering jadi pilihan cepat. Tapi sayangnya, nggak semua pinjol bisa dipercaya. Banyak yang terjebak dalam praktik pinjol ilegal yang justru bikin hidup makin ruwet. Maka dari itu, penting banget untuk tahu ciri-ciri pinjol ilegal biar nggak salah langkah. Masalahnya, pinjol ilegal sering menyamar dan tampil seolah resmi.

Satu hal yang paling mencolok dari ciri-ciri pinjol ilegal adalah mereka nggak terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kalau ada yang nawarin pinjaman tanpa proses verifikasi yang wajar, bunga super tinggi, dan pencairan super kilat tanpa kejelasan, bisa dipastikan itu patut dicurigai. Apalagi kalau mereka minta akses ke seluruh kontak dan galeri ponsel—ini red flag banget!

Tanda-Tanda Mencurigakan yang Perlu Dikenali

Biasanya, pinjol ilegal akan menggunakan pendekatan yang agresif. Mereka promosi lewat SMS atau DM secara acak, bahkan sering muncul di grup-grup media sosial. Bukan cuma itu, bunga yang dikenakan sering nggak masuk akal dan nggak dijelaskan secara transparan di awal. Begitu nasabah telat bayar, ancamannya pun bermunculan, dari teror WhatsApp sampai menyebar data pribadi.

Berikut beberapa hal yang bisa jadi patokan untuk membedakan pinjol legal dan ilegal:

  • Tidak terdaftar di OJK. Kamu bisa cek langsung lewat situs resmi atau aplikasi OJK untuk memastikan legalitasnya.

  • Persetujuan terlalu cepat. Pinjol resmi biasanya tetap butuh proses verifikasi data, walaupun tidak seribet bank.

  • Bunga dan denda nggak jelas. Kalau nggak ada perjanjian tertulis yang transparan, wajib curiga.

  • Minta akses ke seluruh data ponsel. Ini ciri klasik pinjol ilegal buat nyebar data saat tagih utang.

  • Penagihan dengan cara kasar. Teror psikologis, intimidasi, sampai menyebarkan aib sudah jadi modus mereka.

Gimana Cara Menghindarinya?

Langkah pertama adalah edukasi diri. Jangan tergiur kemudahan tanpa tahu konsekuensinya. Kedua, pastikan hanya mengajukan pinjaman di aplikasi yang terdaftar dan diawasi OJK. Ketiga, kalau butuh pinjaman darurat, pertimbangkan koperasi resmi atau lembaga keuangan yang punya legalitas.

Ingat juga, jangan pernah klik tautan pinjaman dari sumber yang nggak jelas. Bisa-bisa bukan cuma terjerat utang, tapi juga data pribadi dicuri. Lebih baik cari tahu dulu daripada menyesal di belakang.

BSU Tahap II Cair Juli, Cek Nama dan Rekeningmu Sekarang!

Pekerja aktif yang belum sempat menikmati bantuan pada gelombang sebelumnya kini bisa bernapas lega. Pemerintah kembali menggulirkan BSU tahap II atau Bantuan Subsidi Upah tahun 2025 senilai Rp600 ribu yang mulai disalurkan awal Juli mendatang. Bagi yang belum menerima pencairan pada tahap pertama, dana tersebut akan otomatis ditransfer ke rekening yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Program BSU tahap II ini menargetkan sekitar 4,5 juta penerima baru, melanjutkan pencairan tahap I yang lebih dulu diterima oleh sekitar 3,7 juta pekerja aktif pada 24 Juni 2025. Dana bantuan hanya disalurkan satu kali langsung ke rekening masing-masing, dan tidak melalui perantara.

Kapan Jadwal Pencairan BSU Tahap II?

BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data calon penerima sejak awal Juni lalu. Data itu kemudian diverifikasi dan dicocokkan dengan informasi rekening bank para pekerja. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur sebelum pencairan dilakukan.

Jika tidak ada hambatan, pencairan akan berlangsung bertahap mulai minggu pertama hingga minggu kedua bulan Juli. Soft launching atau uji coba sistem sudah dilakukan sejak akhir Juni untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima?

Berikut ini kriteria lengkap penerima bantuan BSU 2025 tahap II:

  • Terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan

  • Belum pernah menerima BSU tahap I

  • Masuk dalam daftar validasi Juni 2025

  • Memiliki rekening bank yang aktif dan terverifikasi

  • Penghasilan sesuai ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan

  • Tidak sedang menerima bantuan lain seperti PKH atau BPNT

Cara Mengecek Status Penerima BSU

Penerima bisa memantau status pencairan lewat tiga jalur resmi berikut:

  1. Situs BPJS Ketenagakerjaan
    Masuk ke https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id lalu input NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

  2. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
    Unduh aplikasinya, login dengan akun BPJS, dan pilih menu “Cek Bantuan Subsidi Upah”.

  3. Website Kemnaker
    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id, daftar akun, dan lengkapi data. Jika lolos verifikasi, status penerimaan akan muncul.

Bagi yang statusnya masih “diproses” atau “belum terdaftar”, tidak perlu khawatir. Sinkronisasi data bisa berlangsung hingga pertengahan Juli, jadi pantau terus secara berkala.

Impor Produk untuk Dijual di Indonesia, Tren Bisnis yang Makin Dilirik di Tahun ini

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap bisnis impor barang printilan dari luar negeri makin meningkat. Terlebih di tahun 2025 ini, berbagai platform e-commerce internasional seperti AliExpress, Taobao, hingga 1688 menjadi “ladang” mencari produk murah dan unik. Tidak sedikit pelaku usaha pemula yang mulai mencoba peruntungan dengan impor produk untuk dijual di Indonesia karena dianggap menjanjikan dan minim risiko produksi.

Barang-barang yang banyak diincar antara lain aksesoris gadget, perlengkapan dapur multifungsi, alat kecantikan, mainan anak, dan dekorasi rumah yang tak mudah ditemukan di toko lokal. Produk-produk seperti ini seringkali terlihat unik, punya harga grosir yang jauh lebih murah, dan sangat menarik di mata pasar lokal—terutama generasi muda yang aktif di media sosial.

Proses Impor dari Luar Negeri, Gimana Potensi Keuntungannya?

Meski terlihat sederhana, impor produk untuk dijual di Indonesia tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pelaku bisnis perlu mempelajari proses impor secara legal, mulai dari memilih supplier terpercaya, menghitung estimasi biaya pengiriman dan bea masuk, hingga memilih jalur logistik yang aman.

Biasanya, pebisnis pemula menggunakan jasa forwarder atau konsolidator yang bisa membantu pengurusan bea cukai dan pengiriman dari luar negeri ke Indonesia. Beberapa juga memilih metode dropship dari platform global yang langsung mengirimkan produk ke pembeli akhir. Namun, metode ini punya risiko lebih besar, seperti lamanya waktu pengiriman atau kendala kualitas barang.

Dari sisi potensi, margin keuntungan bisa cukup tinggi. Misalnya, alat pembersih wajah elektrik yang diimpor seharga Rp30.000 bisa dijual kembali hingga Rp100.000–150.000. Ini baru satu produk. Bayangkan jika menjual belasan jenis produk sekaligus dalam satu katalog online. Tak heran, banyak pelaku usaha kecil mulai beralih dari reseller lokal ke importir langsung.

Yang terpenting adalah riset pasar. Tidak semua barang printilan luar negeri akan cocok dengan selera konsumen Indonesia. Menentukan segmen pasar dan menguji coba produk dengan skala kecil bisa menjadi langkah awal yang bijak sebelum memutuskan impor dalam jumlah besar.

Tren impor produk untuk dijual di Indonesia bisa menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas. Selama riset dilakukan dengan tepat dan prosesnya dijalankan secara legal, bisnis ini berpeluang besar memberikan keuntungan jangka panjang. Apalagi di tengah masyarakat yang selalu mencari hal unik dan praktis, produk printilan luar negeri bisa menjadi peluang emas jika dimanfaatkan secara cerdas.

Tarif Listrik Terbaru Resmi Diumumkan, Tidak Ada Penyesuaian hingga September 2025

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan bahwa tarif listrik terbaru untuk periode Juli hingga September 2025 tidak mengalami penyesuaian harga. Keputusan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero). Tidak hanya itu, tarif untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap, tanpa kenaikan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Penetapan tarif listrik terbaru ini didasarkan pada hasil evaluasi parameter ekonomi makro seperti kurs rupiah, tingkat inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta harga batu bara acuan (HBA). Sesuai ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, peninjauan tarif dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Rincian Tarif Listrik Tetap untuk Semua Golongan

Khusus bagi pelanggan rumah tangga miskin, tarif listrik 450 VA tetap sebesar Rp415 per kWh. Sementara untuk daya 900 VA, tarifnya dipatok Rp605 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga nonsubsidi daya 1.300 VA dan 2.200 VA dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh.

Untuk sektor bisnis, pelanggan dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA (golongan B-2) akan tetap membayar tarif sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara pelanggan industri besar (I-4) dengan kebutuhan daya di atas 30.000 kVA masih menikmati tarif Rp996,74 per kWh.

PLN juga menetapkan bahwa tarif untuk sektor sosial seperti fasilitas ibadah dan kegiatan pelayanan masyarakat tetap terjangkau. Daya 450 VA dikenakan tarif Rp325 per kWh, dan daya 900 VA sebesar Rp455 per kWh.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong keberlangsungan usaha kecil dan menengah di tengah dinamika ekonomi global. Stabilitas tarif juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor energi dan industri.

Dengan penetapan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional PLN dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Konsumen kini bisa tetap tenang menikmati listrik tanpa beban tambahan biaya setidaknya hingga akhir September mendatang.